Negara dan Konstitusi

TUGAS PKn

MAKALAH NEGARA dan KONSTITUSI

Disusun oleh        :

  1. 1.      Rahajeng Putri                (F3311101)
  2. 2.      Rahardiani Vyatra           (F3311102)
  3. 3.      Rahma Agustina              (F3311103)
  4. 4.      Rahmad Dimas                (F3311104)
  5. 5.      Ratih Yuliana                   (F3311105)
  6. 6.      Rekno Widati                   (F3311106)

 

 

 

D3 AKUNTANSI (B)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2011/2012

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala rahmat-Nya kelompok kami dapat menyelesaikan tugas Pendidikan Kewarganegaraan ini yaitu makalah yang Mengambil tema Negara dan Konstitusi.

Secara garis besar makalah ini menjelaskan tentang Negara kita dan Konstitusi yang berlaku di Negara kita. Diharapkan makalah ini dapat membantu kita semua untuk mempelajari tentang Negara dan Konstitusi yang berlaku.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun.

Tak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembuatan makalah ini, yaitu bapak dsen selaku pembimbing serta teman-teman semua yang turut andil dalam penyelesaian makalah ini.

Akhir kata kami sampaikan terimakasih, dan kami berharap semoga Tuhan selalu meridhoi segala sesuatu yang enjadi usaha kita. Amiin.

Surakarta, 15 Oktober 2011

Penyusun

BAB I

 

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah

Reformasi dituntut untuk melakukan amandemen atau mengubah UUD 1945, karena yang menjadi causa prima penyebab tragedi nasionala mulai dari gagalnya suksesi kepemimpinan yang berlanjut kepada krisis-krisis sosial-poitik, bobroknya manajenmen negara yang memproduksi KKN, hancurnya nilai-nilai rasa keadilan rakyat dan tidak adanya kepastian hukum akibat telah dikooptasi kekuasan adalah UUD 1945. Itu terjadi karena fundamen ketatanegaraan yang dibangun dalam UUD 1945 bukanlah bangunan yang demokratis yang secara jelas dan tegas diatur dalam pasal-pasal dan juga terlalu menyerahkan sepenuhnya jalannya proses pemerintahan kepada penyelenggara negara. Akibatnya dalam penerapannya kemudian bergantung pada penafsiran siapa yang berkuasalah yang lebih banyak untuk legitimasi dan kepentingan kekuasaannya. Dari dua kali kepemimpinan nasional rezim orde baru dan orde lama telah membuktikan hal itu, sehingga siapapun yang berkuasa dengan masih menggunakan UUD yang sama segala ukurannya itu akan sama dengan penguasa sebelumnya.

Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak sosial” baru antar warganegara dan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dlam sebuah peraturan dasar atau yang sering kita sebut konstitusi.

Perubahan Konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa.

Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945. Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta dalam kondisi seperti apa perubahan itu terjadi, menjadikan suatu bagian yang menarik dan terpenting dari proses perubahan konstitusi itu. Karena dari sini kita akan dapat terlihat apakah hasil yang dicapai telah mempresentasikan kehendak warg masyarakat, dan apakah telah menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia kedepan. Wajah Indonesia yang demokratis dan pluralis, sesuai dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan.

Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita akan dapat dinilai apakah rumusan-rumusan perubahan yang dihasilkan memang dapat dikatakan lebih baik dan sempurna. Dalam artian, sampai sejauh mana rumusan perubahan itu telah mencerminkan kehendak bersama. Perubahan yang menjadi kerangka dasar dan sangat berarti bagi perubahan-perubahan selanjutnya. Sebab dapat dikatakan konstitusi menjadi monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan.

  1. Rumusan Masalah
  1. Apakah pengertian Negara itu?
  2. Apakah pengertian Konstitusi itu?
  3. Bagaimana hubungan antara Negara dan Konstitusi?
  4. Bagaimana keberadaan Pancasila dan Konstitusi di Negara kita?
  1. Tujuan
  1. Menambah pengetahuan kita tentang pengertian suatu negara
  2. Menambah wawasan kita tentang pengertian konstitusi
  3. Menambah pengetahuan kita tentang bagaimana hubungan antara negara dan konstitusi yang berlaku di Negara kita sendiri
  4. Menambah pengetahuan kita bagaimana kedudukan Pancasila dan Konstitusi negara kita di mata dunia

BAB II

 

PEMBAHASAN

  1. Pengertian Negara

Negara merupakan suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerntahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok manusia yang ada diwilayahnya. Organisasi Negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain(keagamaan, kepartaian dan organisasi masyarakat yang lain). Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada d dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya. Ada beberapa elemen yang membentuk suatu Negara, elemen tersebut antara lain adalah :

  1. Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan tetapi juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan, yaitu suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup  keasyarakatan.

  1. Wilayah atau Teritorial

Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatuwilayah. Disamping itu pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layaksuatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang yang berada dalam wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat imigrasi negara untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan.

  1. Pemerintahan

Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua aggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara. Selama ini yang kita ketahui yaitu ada 4 kedaulatan yang ada di dunia ini, yakni :

  1. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan yaitu menyatakan dan menganggap kekuasaan pemerintah suatu negara diberikan oleh Tuhan.

  1. Teori Kedaulatan Negara

Teori Kedaulatan Negara menganggap sebagai suatu axioma yang tidak dapat dibantah, artinya dalam suatu wilayah negara, negara lah yang berdaulat. Ini merupakan inti pokok dari semua kekuasaan yang ada dalam wilayah suatu negara.

  1. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum menyatakan semua kekuasaan dalam Negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam bukunya yaitu Die Moderne.

  1. Teori Kedulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat ini mempunyai persepsi bahwa kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat. JJ. Rosseau menyatakan bahwa apa yang dikenal dengan kontrak sosial yaitu suatu perjanjian antara seluruh rakyat yang menyetujui Pemerintah mempunyai kekuasaan dalam suatu negara.

Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, tiga unsur negara menjadi empat bahkan lima, antara lain adalah rakyat, wilayah, pemerintahan, konstitusi, dan pengakuan internasional secara de facto maupun de jure.

  1. Pengertian Konstitusi

Kata “konstitusi” berarti pembentukan yang berasal dari kata “ constituer” yaitu sebuah kata yang berasal dari prancis. Yang dibentuk adalah Negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal dari segala peraturannya tentang negara. Belanda menggunakan istilah “ grondwet” yang berarti undang-undang yang berarti Undang-Undang Dasar.

Dahulu Konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting biasanya dikeluarkan oleh kaisar atu raja dan digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan subtitusi tertentu, terutama dari Paus.

Konstitusi bersifat kondifaksi yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis. Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatannya tentang poitik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan komplektisitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum, akan tetapi mengandung arti lain yaitu konstitusi ekonomi.

Konstitusi memuat aturan-aturan pokok yang menopang berdrinya suatu negara. Terdapat pula dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis yang diartikan sebagai hukum tertulis yakni UUD 1945 dan konstitusi tidak tertulis yakni undang-undang adat kebiasaan. Salah satu ahli menyebutkan bahwa di dalam konstitusi tertulis yang dianut oleh warga negara tertentu mengatur tentang adanya wewenang dan tata cara bekerja suatu lembaga kenegaraan dan adanya ketentuan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara yang diakui dan dilindungioleh pemerintah

  1. Tujuan dari Konstitusi

Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah Undang-Undang Dasar, yang akan lebih mendetail bahwa konstitusi mempunyai tujuan yang terkait dengan berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, hubungan antar lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dengan warga negara, adanya jaminan atas hak asasi manusia, hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan zaman.

Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Dalam prakteknya, banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang diatur oleh konstitusi.

Dengan demikian banyak negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di luar konstitusi yang memiliki kekuatan yang sama dengan pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi.

  1. Klasifikasi Konstitusi

Hampir semua negara didunia ini memiliki konstitusi sebagai pegangan hidup manusia. Namun antar negara yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Para ahli hukum tata negara atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasifikasi berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain yaitu menurut pendapat K.C. Wheare :

  1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis
  2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid, dan konstitusi fleksibel mempunyai ciri-ciri yaitu dapat disesuaikan dengan mudah serta dinyatakan dan dilakukan perubahan dengan mudah seperti mengubah ndang-undang.
  3. Konstitusi derajat tinggi dan Konstitusi tidak derajat tinggi, konstitusi derajat tinggi yaitu konstitusi yang mempunyai derajar tertinggi dalam suatu negara sedangkan konstitusi tidak derajat tinggi yaitu sebuah knstitusi yang bukan menempati kedudukan pertama.
  4. Konstitusi negara serikat dan negara kesatuan.
  5. Konstitusi pemerintahan presidensiil dan pemerintahan parlementer

Dengan ciri-ciri konstitusi yang telah disebutkan, bahwa “ Konstitusi Pemerintahan Presidensiil dan Parlementer” oleh Sri Soemantri UUD 1945 tidak termasuk kedalam kedua konstitusi tersebut. Hal ini dikarenakan dalam tubuh UUD 1945 mengandung ciri kedua pemerintahan tersebut, oleh sebab itu menurut beliau di Negara kita menganut sistem konstitusi campuran.

  1. Hubungan Negara dan Konstitusi

Konstitusi sangat erat hubungannya dengan negara,  karena konstitusi lahir merupakan usaha untuk dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh konstitusi merupakan satu kesatuan utuh, dimana telah disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 tentang dasar negara yaitu Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.

  1. Pancasila dan Konstitusi di Indonesia

Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bangsa Indonesia, pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platsform atau ku kalimatun sawa. Pada masa lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi ideologi tertutup. Hal tersebut dikarenakan bahwa adanya anggapan bahwa pancasila berada diatas diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai Norma Fundamental Negara.

Penempatan Pancasila sebagai suatu staats fundamental norm dikemukakan oleh Notonagoro. Posisi ini mengaruskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif tersebut.

BAB III

 

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Negara yaitu suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerntahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok manusia yang ada diwilayahnya, yang dimana di suatu negara tersebut mempunyai panutan dasar yang disebut konstitusi. Konstitusi yang ada pada suatu negara tersebut digunakan oleh seluruh masyarakat untuk ditaati agar kehidupan di dalam negara tersebut adil, makmur dan sejahtera.

  1. Saran

Harapan kami kepada semua pembaca supaya lebih mendalami lagi makna dari negara dan konstitusi dari negara kita, tak lain dan tak bukan  agar kita semua warga negara yang tinggal dan hidup di indonesia dapat hidup dengan damai dan tenteram untuk mewujudkan kehidupan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s